Proyek revitalisasi gedung SMPN 3 Cimapag yang menelan anggaran fantastis hingga mencapai Rp 1,1 miliar lebih dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, kini menjadi sorotan tajam. Pasalnya, proyek yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas sarana pendidikan tersebut diduga kuat dikerjakan tidak sesuai spesifikasi teknis (spek) yang telah ditentukan.
Berdasarkan temuan dan pantauan langsung awak media di lapangan, pihak pelaksana proyek diduga melakukan kecurangan pada material utama struktur bangunan. Di lokasi pengerjaan, ditemukan penggunaan besi berdiameter 10 mm (besi 10) pada bagian-bagian krusial, yang seharusnya menggunakan besi berdiameter 12 mm (besi 12) sesuai dengan standar konstruksi gedung dua lantai atau ruang kelas baru.
Salah seorang jurnalis yang melakukan investigasi di lokasi menyatakan keheranannya atas temuan tersebut. Pengurangan kualitas material besi ini jelas akan berdampak langsung pada kekuatan struktur bangunan di masa depan.
“Mana mungkin kita bisa mengharapkan kualitas pembangunan yang bagus dan tahan lama kalau sejak awal material besi yang digunakan sudah dikurangi ukurannya? Ini menyangkut keselamatan ratusan siswa yang nantinya akan belajar di gedung ini,” ujarnya kepada media.
Anggaran Fantastis, Kualitas Minimalis
Sangat disayangkan, dengan alokasi anggaran yang sangat fantastis menyentuh angka Rp 1,1 miliar sekian, pengerjaan proyek ini terkesan dipaksakan demi meraup keuntungan pribadi atau kelompok tertentu tanpa memikirkan kualitas jangka panjang. Pengurangan diameter besi dari 12 mm ke 10 mm secara teknis menurunkan daya tekan dan daya tarik beton secara signifikan.
Masyarakat dan wali murid setempat pun mulai menyuarakan kekhawatiran mereka. Gedung sekolah merupakan fasilitas publik yang harus memiliki tingkat keamanan nomor satu guna mengantisipasi risiko bencana seperti gempa bumi.
Dinas Terkait Diminta Segera Turun Tangan
Hingga berita ini diturunkan, pihak kontraktor pelaksana maupun konsultan pengawas proyek revitalisasi SMPN 3 Cimapag belum bisa ditemui di lokasi untuk memberikan klarifikasi resmi terkait temuan pengurangan spek besi tersebut. Papan informasi proyek pun terkesan hanya formalitas tanpa adanya pengawasan ketat di lapangan.
Menyikapi hal ini, sejumlah aktivis dan insan pers mendesak Dinas Pendidikan dan Inspektorat daerah setempat untuk segera turun tangan melakukan inspeksi mendadak (sidak). Jika terbukti ada indikasi korupsi atau manipulasi material, pihak dinas diminta tidak ragu untuk memberikan sanksi tegas, mulai dari penyerahan adendum perbaikan, blacklist perusahaan pelaksana, hingga melimpahkannya ke ranah hukum. (Tim/Red)
Red Abah anom
