Pandeglang – Masyarakat Kabupaten Pandeglang meminta kepada pemerintah daerah agar dalam pengelolaan dapur mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui SPPG lebih mengutamakan yayasan dan pengusaha lokal asli Pandeglang.
Permintaan tersebut muncul menyusul maraknya keterlibatan yayasan dan pemodal dari luar daerah yang dinilai mendominasi pengelolaan dapur MBG di sejumlah kecamatan.
Perwakilan pemuda Pandeglang, Panji Nugraha, menyampaikan bahwa pada prinsipnya masyarakat tidak menolak kehadiran pihak luar. Namun, ia menegaskan bahwa pengusaha lokal seharusnya menjadi prioritas utama, selama memiliki kesiapan dan memenuhi regulasi yang ditetapkan.
“Kami meminta pemerintah daerah agar lebih dulu mengutamakan yayasan dan pengusaha lokal asli Pandeglang dalam pengelolaan dapur mitra MBG/SPPG. Kecuali memang di Pandeglang tidak ada yang minat dan tidak ada yang siap,” ujar Panji.
Menurutnya, di Pandeglang terdapat cukup banyak pengusaha dan yayasan yang dinilai mampu dan memiliki potensi untuk terlibat dalam program tersebut. Hanya saja, mekanisme dan regulasi yang ada dinilai belum tersosialisasi secara luas dan masih dianggap menyulitkan dalam hal koordinasi.
“Pengusaha di Pandeglang insyaallah cukup banyak. Asal mekanisme dan regulasinya diperluas informasinya dan dipermudah koordinasinya, kami yakin banyak yang siap terlibat,” tambahnya.
Panji juga menyoroti fenomena yang dinilai janggal, di mana sejumlah dapur mitra MBG di Pandeglang justru dikelola oleh yayasan atau pemodal dari luar daerah, bahkan dari luar kabupaten.
“Masyarakat merasa aneh kenapa yang bermunculan justru pengusaha atau pemodal dari luar. Kami sangat ingin agar di Pandeglang ini didominasi oleh pengusaha lokal asli Pandeglang,” tegasnya.
Ia menilai, keterlibatan pengusaha lokal akan membawa dampak positif yang lebih luas bagi pembangunan daerah. Selain perputaran ekonomi yang tetap berada di dalam wilayah, komitmen untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan program juga diyakini lebih kuat.
“Kalau asli Pandeglang, tentu ada niatan membangun dan menjaga Pandeglangnya dengan lebih kuat. Ini bukan sekadar bisnis, tapi soal tanggung jawab moral terhadap daerah sendiri,” tutup Panji.
Masyarakat berharap pemerintah daerah bersama pihak terkait dapat mengevaluasi dan membuka ruang komunikasi yang lebih transparan, agar program MBG benar-benar menjadi penggerak ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pandeglang secara berkelanjutan.
