Tobelo 13 Februari 2026– Kordinator Lapangan Oxtorus Seda dalam orasinya menyampaikan, Kebocoran pendapatan negara akibat peredaran rokok ilegal di wilayah Maluku Utara kini berada pada titik yang mengkhawatirkan.
Berdasarkan hasil investigasi terhadap jalur distribusi logistik mengungkapkan bahwa Pelabuhan Tobelo diduga kuat menjadi “pintu masuk” utama bagi ribuan karton rokok tanpa pita cukai yang kini membanjiri pasar Halmahera secara keseluruhan.
“POLRES Halmahera Utara dan POLDA Maluku Utara harus bertanggung jawab atas kebocoran rokok ilegal yang ada di seanteru Maluku Utara. Karna di duga ada keterlibatan oknum yang mangatasnamakan institusi untuk mengamankan rokok ilegal di halmehera utara.”
Dalam aksi DPD II KNPI HALUT juga menyinggung PT Star Energy Geothermal Indonesia (SEGI) terkait Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang hingga kini belum membuka kepada publik, meski kegiatan eksplorasi dan pengembangan panas bumi telah berjalan di wilayah tersebut.
Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), AMDAL wajib dapat diakses publik karena menyangkut hajat hidup masyarakat dan keberlanjutan lingkungan
Dalam rillis yang di bagikan, KNPI HALUT juga menyoroti proses pembebasan lahan yang kini tidak ada niat baik sama sekali dari pihak PT SEGI, mediasi resmi yang laukan pada 13 mei 2024 dengan melahirkan sebuah keputusan bahwa ketika pengeboran akan di selesaikan semua lahan-lahan warga yang pakai oleh persusahan. Tapi itu semua hanya keputusan yang berisi kebohongan.
Dengan adanya penjabaran di atas, maka DPD II KNPI HALUT menuntut
1. POLRES HALUT Segera Tangkap dan Adili pelaku bocornya rokok ilegal di tanah Halmahera
2. PT. SEGI harus buka ke publik AMDAL
3. PT. SEGI Segera bayar lahan masyarakat yang sudah di lakukan pengeboran, jika tidak kami akan galang kekuatan sebesar mungkin untuk mengusir perusahan yang tidak menghargai tanah ulayat.
