SUKABUMI selarasonline com. Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, mulai menuai kritik tajam. Sejumlah orang tua murid dari SDN 3 Jampang Kulon mengeluhkan tidak adanya distribusi hak makan bagi anak-anak mereka, termasuk selama masa libur sekolah yang seharusnya tetap menjadi hak siswa.
Kekecewaan ini memicu reaksi keras dan sorotan dari berbagai pihak. Muncul dugaan adanya upaya manipulasi anggaran atau praktik korupsi yang dilakukan oleh pihak pengelola MBG di wilayah Jampang Kulon.
Kronologi Keluhan Wali Murid
Menurut keterangan salah satu perwakilan orang tua murid, hingga saat ini hak anak-anak mereka belum juga diterima secara penuh. Padahal, berdasarkan ketentuan program, distribusi asupan gizi seharusnya tetap berjalan guna memastikan kesehatan anak tidak terputus, meskipun dalam masa libur.
Kami mempertanyakan ke mana anggaran tersebut dialokasikan. Jika di sekolah lain berjalan, mengapa di SDN 3 Jampang Kulon hak anak-anak kami seolah olah diabaikan? Kami merasa ada yang tidak beres dengan pengelolaan ini,” ungkap
salah seorang wali murid yang enggan disebutkan namanya.
Dugaan Manipulasi Anggaran
Ketidakjelasan distribusi ini mengundang kecurigaan bahwa oknum pengelola MBG Jampang Kulon sengaja menahan atau menyalahgunakan anggaran yang seharusnya dikonversi menjadi makanan bergizi bagi siswa.
Masyarakat mendesak agar transparansi anggaran dibuka secara terang-benderang. Sorotan ini mengarah pada dugaan pelanggaran hukum yang merugikan negara, terutama bagi program prioritas nasional yang menyasar kesehatan generasi muda.
Tuntutan Kepada APH dan Badan Gizi Nasional
Menyikapi polemik ini, warga dan pemerhati pendidikan di Sukabumi mendesak langkah tegas dari otoritas terkait:
Aparat Penegak Hukum (APH): Diminta segera melakukan penyelidikan terhadap aliran dana MBG di Jampang Kulon untuk mendeteksi adanya unsur tindak pidana korupsi.
Badan Gizi Nasional: Diharapkan segera turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi langsung kepada pihak pengelola MBG di Jampang Kulon agar masalah ini tidak berlarut-larut.
Kementerian Terkait: Diminta mengevaluasi kinerja tim pelaksana di tingkat kecamatan agar program unggulan pemerintah ini tepat sasaran dan tidak dijadikan ajang mencari keuntungan pribadi.
Jangan sampai program yang sangat bagus untuk anak-anak ini dicoreng oleh oknum yang ingin memperkaya diri sendiri.
Kami butuh kejelasan, bukan sekadar janji,” tegas warga.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola MBG Jampang Kulon belum memberikan pernyataan resmi terkait kendala distribusi di SDN 3 Jampang Kulon tersebut.bukan hanya SDN saja tetapi SMP SMA yang kami dapati imponya dari tim investigasi sesuai yang yang di sampaikan oleh para aktipis sukabumi selatan .
Red ki jalak
