GARUT selarasonline com 21/01.2026 .
0pini publik Aroma tidak sedap mengenai pengelolaan anggaran negara di tingkat desa kembali mencuat ke permukaan. Sejumlah aktivis yang mengatasnamakan masyarakat Garut Selatan mendesak Pemerintah Kabupaten Garut, Inspektorat, BPKP, bahkan KPK untuk segera turun tangan melakukan audit investigatif terhadap Kepala Desa di wilayah Kabupaten Garut.
Tuntutan ini muncul menyusul banyaknya laporan mengenai ulah oknum Pemerintah Desa (Pemdes) yang dinilai sudah melampaui batas dalam mengelola Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
BUMDes “Mati Suri” Jadi Sorotan Utama
Sektor yang paling disoroti oleh masyarakat adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Banyak desa diketahui telah mengalokasikan anggaran besar untuk mendirikan badan usaha, namun pada kenyataannya unit usaha tersebut tidak berjalan alias fiktif.
Banyak BUMDes yang hanya papan nama. Anggaran terserap tapi unit usahanya tidak terlihat. Ini jelas merugikan negara dan masyarakat desa,” ujar salah satu perwakilan aktivis Garut Selatan.
Meski demikian, pihak aktivis garut selatan menekankan bahwa tidak semua desa berulah. Masih banyak desa yang menjalankan amanat undang-undang dengan baik. Namun, ulah sebagian oknum ini berdampak buruk secara kolektif. “Kasihan desa yang pengelolaannya bagus, mereka ikut terkena tudingan miring karena kelakuan oknum desa lain yang tidak amanah,” tambahnya.
Dna kami selalu ingat dan perkataan bapa gubernur jawa barat kdm atau yang di sapa bapa aing .yang sangat berani dan konsisten mebangun jabar istimewa .jika ada jalan butut alias jelek posting suoaya pemerintah kabupaten tau dan propinsi makanya kamu para aktipis mewakili masyarakat garut selatan sngat berharap pak gubernur bapa aing segera audit desa desa di garut yang melakukan dugaan korupsi
gara gara mosting jalan jelek dan rumah reyot warga di . Intimidasi
Realitas pahit juga dilaporkan terjadi di lapangan terkait penyaluran bantuan sosial. Berdasarkan laporan masyarakat yang viral di media sosial, khususnya TikTok, praktik “penyunatan” atau pemotongan BLT dan program BPN ATR PTSL .PKH Bansos oleh oknum aparat desa masih marak terjadi.
Dua wilayah yang secara spesifik disebut adalah Kecamatan Cisewu dan Kecamatan Pakenjeng. Di daerah tersebut, selain masalah anggaran, muncul isu mengenai bobroknya mentalitas aparatur desa yang diduga melakukan intimidasi terhadap warga yang berani bersuara.
Fungsi BPD Dipertanyakan: “Ibarat Wasit Ikut Main”
Kritik tajam juga diarahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sebagai lembaga pengawas desa, BPD dinilai gagal menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).
“Fungsi BPD sebagai pengawas tidak jalan. Kalau tidak bisa bekerja, lebih baik dihapus saja. Percuma ada wasit kalau wasitnya ikut main di dalam lapangan, akhirnya selalu offside. Bukannya mengawasi demi rakyat, malah ikut menikmati anggaran,” tegas aktivis tersebut.
Tuntutan Masyarakat
Masyarakat Garut Selatan berharap agar pihak berwenang tidak tutup mata. Mereka meminta:
Inspektorat dan BPKP .kejaksaan negri garut melakukan audit menyeluruh, terutama pada sektor BUMDes dan bantuan langsung tunai.
KPK memantau aliran dana desa di Garut yang rawan diselewengkan oleh para oknum kepala desa demi kepuasan sesaat tanpa melihat kepada masyarakat untuk kepentingan pribadi.
Masyarakat jangan takut jika ada kepala desa ada dugaan korupsi lapirkan secepatnya kepad penegak hukum setempat kpk memberikan
Perlindungan bagi warga agar tidak lagi mengalami intimidasi saat melaporkan adanya kejanggalan di desa.
Red ki jalak .
