Cilegon, 9 Juli 2024 – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon Menandatangani MOU dengan Divisi Anti Narkotika Revolusioner Inspiration of Mind (RIMetc) Yayasan Bina Cerdas Mandiri dalam rangka memperkuat program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), anti bullying, pencegahan self-harm, dan peningkatan karakter siswa di tingkat SMP di Kota Cilegon.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon, Heni Anita Susila, menyampaikan MOU yang di tanda tangani hari ini menindaklanjuti dalam pertemuan yang berlangsung pada Jumat, 21 Juni 2024, di ruang kepala dinas lalu. Penandatanganan MOU ini dihadiri oleh Ketua Yayasan Bina Cerdas Mandiri, Indra Martha Rusmana,di dampingi oleh Kepala Divisi Anti Narkotika, Rio Prayoga Wanadri,serta pengurus Divisi Anti Narkotika RIMetc.
“Kami sangat mendukung dan siap berkolaborasi dengan Divisi Anti Narkotika RIMetc Yayasan Bina Cerdas Mandiri dalam menjalankan program-program yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan serta karakter siswa di Kota Cilegon. Ini adalah langkah penting untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan sehat bagi siswa, dan kami benar-benar berkomitmen mewujudkan hal tersebut dengan hari ini menandatangani MOU bersama,” ujar Heni Anita Susila.
Kerja sama ini diharapkan dapat menciptakan sinergi yang kuat antara pemerintah dan lembaga swasta dalam upaya melindungi generasi muda dari pengaruh negatif narkotika dan perilaku menyimpang lainnya. Program-program yang akan dijalankan mencakup sosialisasi tentang bahaya narkotika, strategi pencegahan bullying, penanganan self-harm, serta pengembangan karakter positif di kalangan siswa.
Ketua Yayasan Bina Cerdas Mandiri, Indra Martha Rusmana, menyambut baik MOU yang di sepakati oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon. “Kami sangat mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon. Dengan kerja sama ini, kami optimis dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik dan lebih aman bagi siswa di Kota Cilegon,” katanya.
Kepala Divisi Anti Narkotika, Rio Prayoga Wanadri, juga menambahkan bahwa pihaknya akan memberikan pelatihan dan materi edukatif yang komprehensif untuk mendukung program-program yang telah di sepakati dalam penandatanganan MOU dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota cilegon. “Kami berkomitmen untuk terus mendukung dan bekerja sama dengan berbagai pihak demi terciptanya generasi muda yang sehat, cerdas, dan berkarakter kuat,” ungkap Rio.
“Kami sangat mendukung inisiatif dari Yayasan Bina Cerdas Mandiri melalui Divisi Anti Narkotika RIMetc untuk menyelenggarakan program-program yang sangat penting ini. Pendidikan karakter siswa, termasuk pencegahan narkotika, anti bullying, dan self-harm, merupakan prioritas utama kami dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif,” Tutup Heni Anita Susila.
Diharapkan dengan adanya MOU ini, program-program yang dilaksanakan dapat memberikan dampak positif yang signifikan dan berkelanjutan bagi siswa dan lingkungan pendidikan di Kota Cilegon.
Berita Terkait
Dugaan Perampasan Kendaraan oleh Oknum Mata Elang Harus Diusut Tuntas Serang, 8 Agustus 2026 Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Hukum (AMMPH) mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan perampasan satu unit mobil pickup bernomor polisi A 8542 AJ yang diduga dilakukan oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai debt collector atau mata elang (matel) yang berkaitan dengan perusahaan pembiayaan. Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis, 6 Agustus 2026, di kawasan Lampu Merah Kaloran, Kota Serang. Berdasarkan informasi yang diterima, kendaraan yang saat itu dikemudikan oleh Hanafi tiba-tiba dihentikan oleh sekitar lima orang. Setelah menghentikan kendaraan, mereka diduga mengambil alih mobil secara paksa dan membawanya ke kantor Adira. Pemilik kendaraan, Nasrudin, yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang kambing, merasa dirugikan atas kejadian tersebut. Perkara ini juga telah dilaporkan kepada Polresta Serang Kota untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Koordinator Isu dan Advokasi, Sarwani, menegaskan bahwa siapa pun tidak boleh bertindak sewenang-wenang di jalan dengan menghentikan, mengambil, atau menarik kendaraan secara paksa. “Kalau memang ada persoalan kredit atau wanprestasi, penyelesaiannya harus melalui mekanisme hukum. Debt collector atau mata elang tidak memiliki kewenangan memberhentikan kendaraan di jalan, apalagi mengambil paksa kendaraan dari penguasaan seseorang. Tindakan seperti itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan harus diproses secara pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana,” tegas Sarwani. Sarwani menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 365 KUHP apabila pengambilan kendaraan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, perbuatan tersebut dapat memenuhi unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Apabila terdapat unsur pemaksaan atau ancaman untuk menyerahkan kendaraan, dapat pula dikaitkan dengan ketentuan pidana lain sesuai fakta yang ditemukan dalam penyidikan. Selain persoalan pidana, Sarwani menilai perkara tersebut juga harus dilihat dari perspektif perlindungan konsumen. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan salah satu dasar hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen dan menempatkan pelaku usaha agar menjalankan kegiatan usahanya secara bertanggung jawab. Selain itu, ketentuan POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan mengatur tata cara penagihan oleh pelaku usaha jasa keuangan. Penagihan tidak boleh dilakukan dengan ancaman, kekerasan, tindakan yang mempermalukan konsumen, maupun tekanan secara fisik dan verbal. Ketentuan tersebut juga berlaku dalam pelaksanaan fungsi penagihan yang dilakukan melalui pihak lain. Dalam hal eksekusi objek jaminan fidusia, Sarwani juga menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang kemudian dipertegas melalui Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021. Putusan tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak apabila debitur tidak mengakui adanya wanprestasi atau tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Dalam kondisi demikian, mekanisme hukum harus ditempuh sesuai ketentuan yang berlaku. Sarwani juga menyoroti sikap aparat penegak hukum, khususnya Polda Banten, terhadap maraknya dugaan praktik debt collector (DC) dan tindakan yang dinilai mengarah pada premanisme dalam proses penagihan di wilayah Provinsi Banten. Menurutnya, jangan sampai banyaknya laporan dan keluhan masyarakat justru menimbulkan kesan bahwa praktik-praktik tersebut dibiarkan tanpa penindakan yang tegas. “Kami mempertanyakan, sampai kapan Polda Banten akan diam melihat praktik debt collector yang menghadang kendaraan, melakukan intimidasi, bahkan diduga mengambil kendaraan secara paksa di jalan? Jangan sampai masyarakat memiliki kesan bahwa aparat menutup mata terhadap praktik-praktik seperti ini. Kalau benar ada tindakan yang melanggar hukum, maka harus ditindak tanpa pandang bulu, siapa pun pelakunya dan siapa pun yang berada di belakangnya,” tegas Sarwani. Ia menilai persoalan ini tidak boleh hanya dilihat sebagai sengketa antara debitur dan perusahaan pembiayaan. Ketika proses penagihan dilakukan dengan cara menghadang, mengintimidasi, mengancam, atau menggunakan kekerasan, maka persoalannya telah masuk pada ranah hukum yang harus diperiksa oleh aparat penegak hukum. Sarwani menegaskan bahwa Polda Banten dan jajaran kepolisian di wilayah Banten harus hadir ketika masyarakat merasa haknya terancam, bukan hanya setelah persoalan tersebut menjadi sorotan publik. “Kami tidak ingin ada kesan bahwa hukum hanya berani berhadapan dengan masyarakat kecil, tetapi lunak ketika berhadapan dengan oknum debt collector atau pihak yang memiliki kepentingan besar. Kalau memang ada dugaan pelanggaran, buka semuanya secara terang. Siapa yang menyuruh, siapa yang melakukan, atas dasar apa kendaraan dihentikan, dan apakah ada tindakan pemaksaan. Semua harus diperiksa.” Tutup Sarwani Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Hukum akan terus mengawal perkembangan perkara ini dan mendorong agar proses pemeriksaan dilakukan secara transparan, profesional, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Post Views: 396
