Jakarta — Ibu Kota kembali bersiap menghadapi gelombang massa besar. Sebanyak 50 ribu aparatur desa dari seluruh Indonesia dijadwalkan melakukan aksi unjuk rasa menuju Istana Presiden pada 8 Desember 2025. Aksi yang diinisiasi oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) ini digelar sebagai bentuk protes atas pemangkasan signifikan Dana Desa (DD) yang disebut membuat perangkat desa “geleng-geleng sambil megang kalkulator”.
Peserta aksi berasal dari 37 provinsi dengan persiapan logistik yang masif. Tercatat 880 bus dan 600 mobil pribadi serta kendaraan kecil akan mengangkut para aparatur desa menuju Jakarta. Mereka juga membawa spanduk tuntutan, perangkat pengeras suara, dan semangat yang kian menguat menjelang aksi.
Menurut informasi yang beredar, pemangkasan Dana Desa kali ini sangat berdampak. Beberapa desa mengalami pengurangan hingga Rp200 juta, sementara Alokasi Dana Desa (ADD) disebut turun 40–50 persen. Kondisi ini membuat banyak pemerintah desa kebingungan dalam mengelola pembangunan infrastruktur seperti jalan desa, jembatan kecil, posyandu, hingga kebutuhan pelayanan publik lainnya.
“Ini bukan lagi pusing, ini sudah mau migrain,” ujar salah satu aparatur desa yang enggan disebutkan namanya. Ia menilai kebijakan pemangkasan ini dapat menghambat operasional desa dan memicu penurunan kualitas pelayanan bagi masyarakat.
Aksi 8 Desember disebut sebagai momen “curhat nasional” perangkat desa kepada Presiden Prabowo Subianto. Mereka menuntut peninjauan ulang regulasi terkait anggaran desa, serta meminta kepastian bahwa pembangunan di level akar rumput tidak dikorbankan demi prioritas nasional lainnya.
Publik kini menanti apakah suara 50 ribu aparatur desa ini akan mampu menggoyang kebijakan pusat, atau justru pemerintah akan tetap teguh pada keputusan pemangkasan anggaran.
