Breaking News
Bupati Asep Japar Resmikan Jembatan Kamandoran RW 009 Desa Karang Tengah Cibadak LSM Laskar NKRI, LSM Pertama Salurkan Bantuan Air Bersih di Dua Titik Gunung Batur Merak dan Gunung Munjul Genap 11 Tahun, Grand Krakatau Hotel Rayakan Anniversary dengan Apresiasi Karyawan dan Aksi Sosial untuk Masyarakat Ketua DPC Ciomas Laskar NKRI Salurkan Bantuan Air Bersih ke Kampung Cibopong, Ciomas Dugaan Perampasan Kendaraan oleh Oknum Mata Elang Harus Diusut Tuntas Serang, 8 Agustus 2026 Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Hukum (AMMPH) mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan perampasan satu unit mobil pickup bernomor polisi A 8542 AJ yang diduga dilakukan oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai debt collector atau mata elang (matel) yang berkaitan dengan perusahaan pembiayaan. Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis, 6 Agustus 2026, di kawasan Lampu Merah Kaloran, Kota Serang. Berdasarkan informasi yang diterima, kendaraan yang saat itu dikemudikan oleh Hanafi tiba-tiba dihentikan oleh sekitar lima orang. Setelah menghentikan kendaraan, mereka diduga mengambil alih mobil secara paksa dan membawanya ke kantor Adira. Pemilik kendaraan, Nasrudin, yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang kambing, merasa dirugikan atas kejadian tersebut. Perkara ini juga telah dilaporkan kepada Polresta Serang Kota untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Koordinator Isu dan Advokasi, Sarwani, menegaskan bahwa siapa pun tidak boleh bertindak sewenang-wenang di jalan dengan menghentikan, mengambil, atau menarik kendaraan secara paksa. “Kalau memang ada persoalan kredit atau wanprestasi, penyelesaiannya harus melalui mekanisme hukum. Debt collector atau mata elang tidak memiliki kewenangan memberhentikan kendaraan di jalan, apalagi mengambil paksa kendaraan dari penguasaan seseorang. Tindakan seperti itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan harus diproses secara pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana,” tegas Sarwani. Sarwani menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 365 KUHP apabila pengambilan kendaraan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, perbuatan tersebut dapat memenuhi unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Apabila terdapat unsur pemaksaan atau ancaman untuk menyerahkan kendaraan, dapat pula dikaitkan dengan ketentuan pidana lain sesuai fakta yang ditemukan dalam penyidikan. Selain persoalan pidana, Sarwani menilai perkara tersebut juga harus dilihat dari perspektif perlindungan konsumen. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan salah satu dasar hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen dan menempatkan pelaku usaha agar menjalankan kegiatan usahanya secara bertanggung jawab. Selain itu, ketentuan POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan mengatur tata cara penagihan oleh pelaku usaha jasa keuangan. Penagihan tidak boleh dilakukan dengan ancaman, kekerasan, tindakan yang mempermalukan konsumen, maupun tekanan secara fisik dan verbal. Ketentuan tersebut juga berlaku dalam pelaksanaan fungsi penagihan yang dilakukan melalui pihak lain. Dalam hal eksekusi objek jaminan fidusia, Sarwani juga menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang kemudian dipertegas melalui Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021. Putusan tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak apabila debitur tidak mengakui adanya wanprestasi atau tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Dalam kondisi demikian, mekanisme hukum harus ditempuh sesuai ketentuan yang berlaku. Sarwani juga menyoroti sikap aparat penegak hukum, khususnya Polda Banten, terhadap maraknya dugaan praktik debt collector (DC) dan tindakan yang dinilai mengarah pada premanisme dalam proses penagihan di wilayah Provinsi Banten. Menurutnya, jangan sampai banyaknya laporan dan keluhan masyarakat justru menimbulkan kesan bahwa praktik-praktik tersebut dibiarkan tanpa penindakan yang tegas. “Kami mempertanyakan, sampai kapan Polda Banten akan diam melihat praktik debt collector yang menghadang kendaraan, melakukan intimidasi, bahkan diduga mengambil kendaraan secara paksa di jalan? Jangan sampai masyarakat memiliki kesan bahwa aparat menutup mata terhadap praktik-praktik seperti ini. Kalau benar ada tindakan yang melanggar hukum, maka harus ditindak tanpa pandang bulu, siapa pun pelakunya dan siapa pun yang berada di belakangnya,” tegas Sarwani. Ia menilai persoalan ini tidak boleh hanya dilihat sebagai sengketa antara debitur dan perusahaan pembiayaan. Ketika proses penagihan dilakukan dengan cara menghadang, mengintimidasi, mengancam, atau menggunakan kekerasan, maka persoalannya telah masuk pada ranah hukum yang harus diperiksa oleh aparat penegak hukum. Sarwani menegaskan bahwa Polda Banten dan jajaran kepolisian di wilayah Banten harus hadir ketika masyarakat merasa haknya terancam, bukan hanya setelah persoalan tersebut menjadi sorotan publik. “Kami tidak ingin ada kesan bahwa hukum hanya berani berhadapan dengan masyarakat kecil, tetapi lunak ketika berhadapan dengan oknum debt collector atau pihak yang memiliki kepentingan besar. Kalau memang ada dugaan pelanggaran, buka semuanya secara terang. Siapa yang menyuruh, siapa yang melakukan, atas dasar apa kendaraan dihentikan, dan apakah ada tindakan pemaksaan. Semua harus diperiksa.” Tutup Sarwani Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Hukum akan terus mengawal perkembangan perkara ini dan mendorong agar proses pemeriksaan dilakukan secara transparan, profesional, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
banner 728x250

Mang Kifly: Tiktoker Cidahu yang Mendukung Kang Asep Japar Menuju Kursi Bupati Sukabumi

Drs. H. Asep japar, MM Calon Bupati Sukabumi

banner 120x600
banner 468x60

Mang Kifly, seorang Tiktoker asal Cidahu, Sukabumi, baru-baru ini menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah dukungannya kepada Kang Asep Japar sebagai calon bupati Sukabumi. Dengan jumlah pengikut yang mencapai ratusan ribu, Mang Kifly berhasil menarik perhatian banyak orang, baik di platform Tiktok maupun di luar sana.

Siapa Mang Kifly?

banner 325x300

Mang Kifly dikenal sebagai seorang kreator konten yang aktif di Tiktok, di mana ia sering membagikan video-video lucu dan inspiratif yang menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat di Kabupaten Sukabumi. Kemandiriannya dalam menciptakan konten yang relatable dan menghibur membuatnya mendapatkan penggemar yang loyal. Kehadiran Mang Kifly tidak hanya sebagai seorang entertainer tetapi juga sebagai figur yang mampu mempengaruhi banyak orang, terutama generasi muda.

Dukungan untuk Kang Asep Japar

Dukungan Mang Kifly kepada Kang Asep Japar sebagai calon bupati Sukabumi bukanlah keputusan yang tiba-tiba. Dalam beberapa video dan unggahan di media sosialnya, ia menyampaikan keyakinannya bahwa Kang Asep Japar adalah sosok yang tepat untuk memimpin Sukabumi. Mang Kifly menyebutkan bahwa visi dan misi Kang Asep, yang fokus pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup, sejalan dengan harapan banyak warga Sukabumi.

Mang Kifly berkomitmen untuk berjuang bersama relawan dan masyarakat demi kemenangan Kang Asep Japar di pemilihan bupati mendatang. Ia percaya bahwa dengan kolaborasi yang solid antara pemimpin dan masyarakat, berbagai masalah yang dihadapi daerah dapat diatasi dengan lebih efektif. Dalam video-videonya, ia sering mengajak pengikutnya untuk ikut berpartisipasi dalam kampanye dan berbagai kegiatan sosial yang mendukung calon bupati tersebut.

Mengapa Dukungan Ini Menjadi Trending Topic?

Dukungan Mang Kifly kepada Kang Asep Japar tidak hanya terbatas pada kata-kata. Ia aktif mengajak pengikutnya untuk berdiskusi mengenai isu-isu lokal dan bagaimana pemimpin yang baik dapat membawa perubahan positif. Hal ini membuat dukungannya menjadi trending topic di media sosial, menarik perhatian banyak kalangan, termasuk para pemuda yang ingin terlibat dalam politik lokal.

Selain itu, strategi Mang Kifly yang mengemas pesan-pesan politik dengan cara yang menarik dan menghibur menjadi salah satu alasan mengapa banyak orang tertarik untuk mengikuti pergerakannya. Dengan menggunakan platform yang populer di kalangan anak muda, ia berhasil membangun kesadaran tentang pentingnya suara dalam pemilihan umum dan bagaimana setiap individu bisa berkontribusi bagi kemajuan daerahnya.

Dengan dukungan Mang Kifly kepada Kang Asep Japar, kita melihat bagaimana media sosial dapat menjadi alat yang kuat untuk mendorong partisipasi politik di kalangan masyarakat. Keterlibatan figur publik seperti Mang Kifly menunjukkan bahwa setiap orang, terlepas dari latar belakangnya, memiliki peran penting dalam membangun masa depan daerah yang lebih baik. Melalui gerakan ini, diharapkan masyarakat Sukabumi dapat semakin aktif dalam menentukan pilihan dan berkontribusi untuk kemajuan daerah tercinta.

Mari kita ikuti langkah Mang Kifly dan dukung calon pemimpin yang berkomitmen untuk kesejahteraan bersama!

Sumber: Tim Organ Relawan Kang Asep Japar

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *