Sebuah Catatan ringan
Oleh : Arif Rifa’i
(Anggota BPD Desa Pangkalan )
Pendahuluan
Pembangunan desa merupakan salah satu prioritas penting dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran strategis karena menjadi tempat tinggal mayoritas penduduk dan penyedia sumber daya alam yang melimpah. Seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, paradigma pembangunan desa berubah dari sekadar objek pembangunan menjadi subjek pembangunan. Salah satu instrumen yang lahir dari kebijakan tersebut adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
BUMDes hadir bukan hanya sebagai lembaga ekonomi, melainkan juga sebagai motor penggerak yang mampu menghubungkan potensi lokal dengan kebutuhan masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, BUMDes dapat menjadi pilar utama pembangunan desa, meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja, sekaligus memperkuat kemandirian desa.
Konsep dan Landasan Hukum BUMDes
BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung dari kekayaan desa yang dipisahkan. Hal ini berarti, BUMDes tidak dimiliki oleh individu, melainkan oleh desa secara kolektif.
Landasan hukum pendirian BUMDes cukup kuat:
– UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Pasal 87–90).
– PP No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDes.
– Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2021 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan BUMDes.
Dengan dasar hukum tersebut, BUMDes memiliki posisi legal formal yang jelas, sekaligus fleksibilitas dalam mengelola usaha sesuai potensi desa.
BUMDes sebagai Pilar Pembangunan Desa
1. Pilar Ekonomi
Peran utama BUMDes adalah mendorong tumbuhnya ekonomi desa. Melalui unit-unit usaha, BUMDes mampu:
– Menyediakan jasa keuangan mikro, simpan pinjam, hingga pembayaran digital.
– Mengelola usaha perdagangan, seperti toko desa, kios sembako, hingga pasar desa.
– Mengoptimalkan potensi lokal, misalnya pariwisata desa, pengolahan hasil pertanian, peternakan, atau perikanan.
BUMDes juga dapat menjadi penggerak usaha produktif di sektor perikanan dan peternakan:
– Perikanan: BUMDes dapat mengelola kolam ikan bersama, tambak udang, hingga pengolahan hasil perikanan (ikan asap, abon, nugget ikan).
– Peternakan: BUMDes bisa mengelola peternakan sapi, kambing, ayam, maupun itik secara kolektif. Hasilnya bisa dipasarkan lokal atau diolah menjadi produk turunan (susu, telur asin, daging olahan).
Khusus di daerah perkebunan sawit, BUMDes dapat berperan sebagai mitra strategis, terutama bila kebun dimiliki oleh PTP (BUMN):
– Menyediakan transportasi pekerja, logistik kebutuhan harian, hingga angkutan hasil sampingan sawit.
– Membuka toko sembako atau warung desa yang melayani kebutuhan pekerja perkebunan.
– Mengelola limbah sawit (cangkang, pelepah, serabut) menjadi pupuk organik, briket, atau pakan ternak.
– Menyediakan jasa bengkel, air bersih, hingga listrik desa bagi pemukiman sekitar kebun.
– Menjadi mitra CSR perusahaan perkebunan untuk program pemberdayaan masyarakat desa.
Dengan usaha-usaha ini, BUMDes tidak hanya menambah PADes, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi urbanisasi, dan mendukung ketahanan pangan serta energi di tingkat lokal.
2. Pilar Sosial
BUMDes juga berperan dalam memberdayakan masyarakat. Melalui pelatihan kewirausahaan, pendampingan UMKM, dan pengembangan keterampilan, masyarakat dapat lebih produktif. BUMDes dapat menjadi wadah kolaborasi antarwarga sehingga tercipta solidaritas dan gotong royong dalam mengelola potensi desa.
3. Pilar Pelayanan Publik
Beberapa BUMDes telah berkembang memberikan layanan publik, seperti penyediaan air bersih, pengelolaan listrik desa, internet desa, hingga transportasi. Hal ini membuktikan bahwa BUMDes mampu menjadi solusi keterbatasan pelayanan yang belum sepenuhnya dijangkau oleh pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pilar Kelembagaan dan Tata Kelola
BUMDes memperkuat tata kelola pemerintahan desa karena dikelola secara profesional dengan struktur organisasi yang jelas (penasihat, pelaksana operasional,
