Indonesia Contra Terror (ICT) mempertanyakan urgensi pembangunan kawasan wisata Situ Cikedal yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten sebesar Rp9,49 miliar. Bagi ICT, persoalan mendasarnya bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan apakah penggunaan anggaran tersebut telah menjawab kebutuhan yang paling mendesak bagi masyarakat Kabupaten Pandeglang.
Berdasarkan hasil peninjauan lapangan dan dialog dengan masyarakat sekitar Situ Cikedal, ICT memperoleh informasi bahwa sejumlah warga yang selama ini menggantungkan hidupnya dari Situ Cikedal mengaku tidak mengetahui secara utuh rencana pembangunan tersebut. Selain itu, menurut keterangan yang kami peroleh, RT, RW, dan sebagian masyarakat sekitar merasa tidak dilibatkan dalam proses sosialisasi maupun penyusunan rencana revitalisasi.
ICT juga telah bersilaturahmi dengan Kepala Desa dan Bhabinkamtibmas setempat untuk memperoleh informasi terkait rencana pembangunan tersebut. Kami memandang bahwa setiap proyek yang menggunakan uang rakyat harus dilaksanakan secara transparan, partisipatif, dan memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
Sikap ICT tidak didasarkan pada kepentingan politik maupun kepentingan siapa pun yang memiliki lahan di sekitar kawasan Situ Cikedal. Fokus kami adalah memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Saat ini masyarakat Pandeglang sedang dihadapkan pada berbagai persoalan sosial yang memerlukan perhatian serius, seperti penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, kekerasan seksual, perundungan (bullying), tawuran pelajar, serta persoalan sosial lainnya. Munculnya dugaan konten asusila yang melibatkan seorang pejabat publik juga menjadi pengingat bahwa penguatan karakter, pembinaan moral, dan perlindungan generasi muda harus menjadi perhatian bersama.
Menurut ICT, kebutuhan yang lebih mendesak saat ini adalah pembangunan pusat rehabilitasi penyalahgunaan narkoba, pusat konsultasi dan pendampingan bagi remaja serta keluarga, layanan kesehatan mental, dan program pendidikan karakter. Ketika anak-anak mulai terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba atau persoalan sosial lainnya, banyak keluarga tidak mengetahui harus mencari pertolongan ke mana. Kondisi inilah yang membutuhkan kehadiran nyata pemerintah.
ICT hadir bukan untuk menghambat pembangunan, melainkan menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sebagaimana dijamin oleh konstitusi untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan masukan demi terwujudnya kebijakan publik yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Kami berupaya menyuarakan keresahan yang berkembang di tengah masyarakat Kabupaten Pandeglang agar pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan rakyat.
ICT berharap Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang mengevaluasi kembali skala prioritas pembangunan sehingga anggaran publik lebih dahulu diarahkan pada program-program yang berdampak langsung terhadap keselamatan, kesejahteraan, dan masa depan generasi muda.
Membangun manusia harus menjadi prioritas sebelum membangun destinasi. Sebab, kemajuan daerah tidak hanya diukur dari bertambahnya infrastruktur, tetapi juga dari keberhasilannya melindungi masyarakat dan mempersiapkan generasi penerus bangsa.
