Pandeglang — selarasonline.com
Program Ketahanan Pangan (Ketapang) yang bersumber dari Dana Desa (DD) di Kabupaten Pandeglang kini mulai menuai sorotan dari berbagai kalangan. Pasalnya, implementasi program yang seharusnya menjadi motor penggerak pengembangan potensi desa di bidang pertanian dan peternakan tersebut dinilai tidak mencapai hasil maksimal, bahkan terkesan hanya sebatas formalitas tanpa keberlanjutan yang jelas karena anggaran yang di gelontorkan untuk realisasi program Ketapang di tiap desa di kabupaten Pandeglang bukan Anggaran yang sedikit
Dari hasil penelusuran dan sejumlah sumber di lapangan, banyak kegiatan Ketapang di sejumlah desa di Pandeglang yang tidak menunjukkan dampak nyata terhadap peningkatan ketahanan pangan masyarakat desa. Padahal, program ini digulirkan pemerintah melalui Dana Desa dengan tujuan memperkuat sektor pangan lokal, mengembangkan usaha tani dan ternak rakyat, serta menciptakan kemandirian ekonomi di tingkat desa.
Namun yang terjadi, banyak kegiatan Ketapang yang tidak terarah dan lepas dari fungsi pengawasan pemerintah daerah. Bahkan, sejumlah pihak menilai bahwa program Ketapang di beberapa desa lebih condong kepada kegiatan simbolik daripada pengembangan potensi berkelanjutan.
“Program Ketapang ini seharusnya bukan sekadar seremonial. Pemerintah harus benar-benar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberhasilan dan keberlanjutan programnya, karena banyak kegiatan di lapangan yang tidak jelas arah dan manfaatnya,” ujar salah satu pemerhati pembangunan desa di Pandeglang.
Program Ketapang yang di maksud yaitu di bidang peternakan, pertanian, dan pangan berkelanjutan. Sayangnya, banyak desa penerima anggaran belum mampu mengelola bantuan tersebut secara produktif.
Bahkan, ditemukan beberapa kegiatan Ketapang yang tidak memiliki kelanjutan atau sistem pengawasan berjenjang, sehingga hasilnya tidak dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar terkait efektivitas penggunaan anggaran Dana Desa dalam mendukung ketahanan pangan.
Aan Rebong aktivis Pandeglang menilai, Pemkab Pandeglang harus segera melakukan evaluasi menyeluruh, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan program Ketapang. Pemerintah daerah juga diminta untuk menyusun strategi tindak lanjut yang konkret, agar dana yang telah digelontorkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Jangan sampai Ketapang hanya jadi nama program tanpa hasil. Pemerintah daerah wajib memastikan bahwa setiap rupiah dari Dana Desa benar-benar digunakan untuk pengembangan potensi lokal, bukan sekadar laporan di atas kertas,” tegasnya.
Langkah evaluasi ini diharapkan menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk memperkuat transparansi, efektivitas, dan keberlanjutan pengelolaan Dana Desa, khususnya pada sektor ketahanan pangan.
Dengan demikian, program Ketapang diharapkan tidak hanya menjadi proyek tahunan, tetapi benar-benar mampu mendorong kemandirian pangan dan ekonomi masyarakat desa Pandeglang.
