Sukabumi, 18 Mei 2024 – Proses rekrutmen anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Sukabumi oleh KPU Kabupaten Sukabumi menuai polemik. Koalisi 11, yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat sipil, aktivis, dan organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan LSM, menyorot dugaan ketidakberpihakan KPU dalam proses seleksi.
Koalisi 11 mempertanyakan hasil penetapan PPK yang dinilai tidak independen dan cacat hukum. Dugaan ini muncul karena penetapan PPK diduga tidak sesuai dengan hasil penilaian yang objektif. Hal ini diperparah dengan informasi bahwa nama-nama calon yang lolos seleksi telah diketahui sebelumnya, menimbulkan anggapan bahwa proses rekrutmen telah diatur.
Menanggapi hal ini, Fery Permana, Ketua LSM LATAS (Lembaga Analisa dan Transparansi Anggaran) dan salah satu anggota Koalisi 11, menyatakan bahwa rekrutmen PPK ini “merugikan dan bisa disebut pembodohan publik.” Ia menduga adanya praktik “buku komisioner” di mana nama-nama calon yang lolos telah ditentukan beforehand.
Akibat polemik ini, Koalisi 11 berencana menggelar aksi damai ke KPU untuk mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan audit terhadap proses rekrutmen PPK. Mereka juga akan melakukan unjuk rasa damai dalam waktu dekat untuk menyampaikan temuan dan tuntutan mereka.
Polemik rekrutmen PPK ini menjadi sorotan penting bagi penyelenggaraan demokrasi yang adil dan transparan di Kabupaten Sukabumi. Masyarakat menuntut KPU untuk menyelesaikan persoalan ini dengan akuntabel dan profesional, serta memastikan bahwa proses demokrasi terbebas dari kecurangan dan intervensi.
Berikut beberapa poin permasalahan:
1. Koalisi 11 menduga KPU Kabupaten Sukabumi tidak independen dalam rekrutmen PPK.
2. Dugaan kecurangan dalam proses seleksi, termasuk praktik “buku komisioner”.
3. Koalisi 11 mendesak audit oleh APH dan berencana menggelar aksi damai.
4. Pentingnya penyelenggaraan demokrasi yang adil dan transparan.
- Editor : Ari
